Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia

AD/ART APPSI

Email Cetak PDF

 

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

(APPSI)

 

 

PEMBUKAAN

 

 

Bahwa penyelenggaraan pemerintah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 pada hakekatnya didasarkan atas pemberian keleluasaan kepada daerah untuk secara mandiri mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya agar dapat berkembang dan lebih maju dari waktu ke waktu. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, pemerataan serta keadilan merupakan acuan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

 

Pasal 115, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, mengamanatkan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu adanya Asosiasi Pemerintahan Daerah, di samping Wakil-Wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

 

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada Konstitusi Negara, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif, dan

bertanggung jawab. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional berkomitmen untuk membangun pemahaman yang sama dan tajam tentang bagaimana seharusnya Pemerintah Provinsi dikelola, dan bagaimana potensi daerah yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia diarahkan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dari generasi ke generasi.

 

Atas dasar idealisme tersebut di atas, dengan berkat rahmat, taufik, dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kami menyatakan terbentuknya Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagaimana telah dideklarasikan oleh Gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 6 Juni 2000 di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

NAMA, SIFAT, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Sifat

Pasal 1

 

(1)     Asosiasi ini bernama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat APPSI, adalah organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar Pemerintah Provinsi, dan sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah.

(2)     Dalam menjalankan tugas dan fungsinya APPSI bersifat mandiri untuk memperjuangkan kepentingan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Bagian Kedua

Tempat, Kedudukan, dan Jangka Waktu Pendirian

Pasal2

 

(1)     APPSI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2)     APPSI dibentuk atas dasar hasil kesepakatan yang dideklarasikan oleh para Gubernur seluruh Indonesia sebagai wakil masing-masing Pemerintah Provinsi, pada tanggal 6 Juni 2000 di Jakarta dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

 

BAB II

AZAS, DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 3

 

APPSI berazaskan Pancasila.

 

 

Bagian Kedua

Dasar

Pasal 4

 

APPSI berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945

 

 

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 5

 

APPSI mempunyai maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

 

 

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 6

 

APPSI mempunyai tujuan sebagai berikut:

a.  Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang demokratis, profesional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab;

b.  Memelihara kebhinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan demi terwujudnya persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.  Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama Internasional, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;

d.  Memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;

e.  Membangun kesamaan persepsijpemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;

f.   Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan pensejahteraan rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah Otonom secara adil dan proporsional, baik secara langsung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

g.  Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memperdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

 

Anggota APPSI adalah Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Gubernur.

 

 

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

 

Susunan organisasi APPSI terdiri dari:

a.  Musyawarah Nasional;

b.  Rapat Kerja;

c.  Dewan Pengurus;

d.  Dewan Pakar; dan

e.  Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

 

(1)     Musyawarah Nasional merupakan forum musyawarah yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penetapan garis-garis besar kewajiban APPSI.

(2)     Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota APPSI.

(3)     Apabila Musyawarah Nasional tidak mencapai 2/3 (dua pertiga) yang hadir atau quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka Musyawarah Nasional ditunda dan diagendakan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah rencana semula.

(4)     Musyawarah Nasional yang ditunda dan diagendakan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak terikat kepada pencapaian quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, melainkan diambil keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan jumlah suara terbanyak.

 

 

Paragraf 2

Kekuasaan dan Wewenang

Pasal 10

 

Musyawarah nasional mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang meliputi substansi sebagai berikut:

a.  Menetapkan dan mengadakan perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga APPSI;

b.  Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Formatur;

c.  Mengesahkan pertanggungjawaban akhir jabatan Dewan Pengurus;

d.  Menetapkan program kerja APPSI; dan

e.  Menyatakan pembubaran organisasi;

 

 

Bagian Ketiga

Rapat Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

 

Rapat Kerja merupakan forum rapat anggota yang memegang kekuasaan di bawah kekuasaan Musyawarah Nasional.

 

 

Paragraf 2

Wewenang dan Tugas Pokok

Pasal 12

 

Raker mempunyai wewenang dan tugas pokok:

a.  Membahas dan menetapkan substansi/materi kepentingan daerah yang akan diusulkan pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

b.  Membahas dan menetapkan substansi/materi lainnya (di luar huruf b) yang akan diajukan APPSI kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

c.  Membahas dan menetapkan Rencana Kerja dan AnggaranTahunan APPSI yang diajukan oleh Dewan Pengurus; dan

d.  Membahas dan mengesahkan laporan tahunan dan pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Tahunan APPSI yang disampaikan Dewan Pengurus.

 

 

Bagian Keempat

Dewan Pengurus

Paragraf 1

Kedudukan Pasal 13

 

Dewan Pengurus merupakan Badan Pelaksana (eksekutif) APPSI yang menjalankan tugas operasional APPSI.

 

 

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

 

(1)     Susunan keanggotaan Dewan Pengurus terdiri dari:

a.  1 (satu) orang Ketua Umum;

b.  3 (tiga) orang Ketua; dan

c.  5 (lima) orang Anggota Dewan Pengurus.

(2)     5 (lima) orang Anggota Dewan pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat ditetapkan sebagai Koordinator Wilayah oleh Dewan Pengurus.

 

 

Paragraf 3

Periode Kepengurusan

Pasal15

 

Dewan Pengurus mengemban tugas kepengurusan selama 4 (empat) tahun.

 

 

Paragraf 4

Tugas dan Kewajiban

Pasal 16

 

Dewan Pengurus mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a.  Melaksanakan keputusan dan garis-garis besar kebijakan APPSI yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja;

b.  Merumuskan hasil keputusan Musyawarah Nasional menjadi kebijakan pelaksanaan dalam pengelolaan APPSI;

c.  Menyiapkan bahan-bahan substansi yang diajukan para Anggota APPSI untuk dibahas dalam Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja;

d.  Mengangkat dan menetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pakar;

e.  Merumuskan dan menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja APPSI setelah kebijakannya diputuskan dalam Rapat Kerja;

f.   Bertindak untuk dan atas nama APPSI di dalam dan di luar pengadilan untuk membela kepentingan APPSI, dan dapat menunjukkan kuasa untuk mewakilinya;

g.  Mengadakan perjanjian secara timbal balik dengan perkumpulan dan atau dengan badan lainnya, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Indonesia berdasarkan persetujuan Anggota melalui mekanisme Rapat Kerja dan/atau Musyawarah Nasional. Tugas dan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal;

h.  Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja serta pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja APPSI pada setiap akhir tahun anggaran, serta pertanggungjawaban atas keseluruhan jalannya organisasi APPSI pada akhir masa jabatan kepada Musyawarah Nasional;

i.   Ketua Umum mewakili dalam berbagai forum yang membutuhkan keterwakilan APPSI termasuk di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

 

 

Bagian Kelima

Dewan Pakar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

 

Dewan Pakar merupakan organisasi fungsional APPSI yang berkedudukan di bawah Dewan Pengurus, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

 

 

Paragraf 2

Susunan Keanggotaan

Pasal 18

 

Dewan Pakar terdiri dari Ketua dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus dari tenaga-tenaga ahli dan teknis fungsional yang memenuhi syarat-syarat keahlian akademik dan teknis profesional di bidangnya, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan APPSI.

 

 

Bagian Keenam

Sekretariat Jenderal

Pasal 19

 

(1)     Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal sebagai unsur staf yang melaksanakan administrasi APPSI dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus;

(2)     Sekretariat Jenderal APPSI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

 

BAB V

KEUANGAN

Pasal 20

 

(1)     Sumber keuangan APPSI terdiri dari:

a.  Iuran wajib Anggota;

b.  Sumbangan sukarela dari Anggota; dan

c.  Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2)     Besarnya luran Wajib Anggota ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

 

 

BAB VI

LAMBANG

Pasal 21

 

(1)     Lambang APPSI ditetapkan dalam Munas, yang terdiri dari:

a.  Logo; dan

b.  Panji.

(2)     Perubahan ukuran, bentuk, dan corak dapat diajukan oleh Anggota melalui Dewan Pengurus untuk dibahas dan ditetapkan dalam Munas.

 

 

BAB VII

PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

 

Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional yang syarat-syarat quorum dan pengesahannya sama seperti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal 10 Anggaran Dasar ini.

 

 

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

 

(1)     Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah, ditambah, atau dihapus oleh Munas, atas usul 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota APPSI.

(2)     Keputusan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota yang hadir.

 

 

BAB IX

PEMBUBARAN APPSI

Pasal 24

 

(1)     APPSI hanya dapat dibubarkan oleh Keputusan Munas yang dilaksanakan khusus untuk maksud pembubaran tersebut.

(2)     Pembubaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sah apabila Munas dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota, dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari Anggota yang hadir.

 

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

 

(1)     Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Dewan Pengurus.

(2)     Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

                                          Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 9 Desember 2011

 

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA

 

 

 

                                                         Sekretaris,                                                                                   Ketua,

 

                                                              ttd.                                                                                            ttd.

 


                                                        SOEKARWO                                                                      AWANG FAROEK ISHAK

                                               GUBERNUR JAWA TIMUR                                                    GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



              Anggota

 

                                                                                                              ttd.


 

                                                                                              KAREL ALBERT RALAHALU

                                                                                                   GUBERNUR MALUKU

Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 27 Maret 2013 14:00 )