Penghapusan guru honorer di Indonesia masih menjadi perhatian Gubernur Isran Noor hingga saat ini. Orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Timur itu menolak tegas atas keputusan yang dibuat Pemerintah Pusat.
Pernyataan itu disampaikan Isran Noor sesaat setelah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2022-2023 menggantikan Anies Rasyid Baswedan pada Rabu (26/10/2022) malam.
Didepan kepala daerah se-Indonesia yang hadir di Ballroom Hotel Novotel Jalan Brigjen Ery Suparjan, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan. Ia meminta pusat untuk memikirkan dulu dampak yang terjadi akibat penghapusan tenaga honorer itu.
Penghapusan ini pun dirasa Isran Noor perlu dibahas bersama seluruh anggota APPSI. “Dipikir-pikir lah, jangan asal hapus honor itu,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Pra-Rapat Kerja Nasional APPSI.
Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, maka kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor.
“Bisa dibayangkan kalau dihapus itu honor. Padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita semua,” tegasnya.
Menurut pria kelahiran Sangkulirang ini, negara tidak mempunyai kemampuan dalam hal keuangan bukanlah alasan yang pada akhirnya mengharuskan untuk menghapus tenaga honorer tersebut.
“Itu urusan negara. Negara perlu mampu menciptakan lapangan kerja di luar itu,” ujar mantan Bupati Kutai Timur itu.
