Untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggelar seminar nasional, Kamis (4/8/2022).
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, sekaligus Ketua Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan, menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya seminar tersebut yang bertema, memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah provinsi yang berciri kepulauan.
Menurutnya, tema tersebut mengisyaratkan kepada semuanya untuk tidak boleh menutup mata, bahwa hari ini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan.
“Sementara, di daerah kepulauan terdapat begitu banyak Sumber Daya Alam, yang apabila dikelola dengan baik, dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Sehingga kata dia, perlu dilakukan perubahan cara pandang, tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sehingga dalam kebijakan, terutama kebijakan anggaran harus mempertimbangkan laut sebagai potensi.
“Dan masyarakat yang hidup di pesisir atau kepulauan sebagai aset bangsa, yang wajib diberikan hal sama untuk maju dan sejahtera,” ungkapnya.
“Agar benar-benar tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga merupakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, bahwa tema dalam seminar tersebut merupakan isu yang sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
Untuk di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya mencoba secara serius menyiapkan infrastruktur dasar, agar warga Jakarta yang tinggal di kepulauan dan warga yang tinggal di daratan tidak merasakan ketimpangan.
“Misalnya infrastruktur dasar air, saat ini semua pulau yang ada di pulau seribu yang berpenghuni, mendapatkan air bersih yang justru lebih baik dan lebih murah dibandingkan dengan daratan Jakarta,” ungkapnya.
Kemudian, sistem pembuangan air limbah di kepulauan seribu yang berpenghuni, semuanya dibuatkan saluran sehingga air limbahnya dapat tersentralisir, diolah kembali lalu dimasukkan kedalam tanah.
Ia menyampaikan, kecenderungan biaya hidup di kepulauan itu tinggi, namun un di Jakarta pihaknya membuat Pasar Jaya, yang memiliki pusat grosir.
“Seperti keramat jati dipindah kesalah satu pulau di kepulauan seribu. Sehingga warung-warung di Kepulauan Seribu, tidak lagi harus kedaratan Jakarta,” ujarnya.
“Mereka bisa berbelanja dari salah satu pulau disitu dan harganya sama dengan di Keramat Jati. Sehingga dengan cara seperti itu, langsung biaya hidup disana turun sekali,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal menyampaikan bahwa ada beberapa isu-isu strategis daerah berciri kepulauan.
Yakni, Kebijakan pemerintah yang masih berorientasi pada daerah daratan (terestrial), pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak merata, belum didukung oleh jaringan distribusi serta pemasaran secara memadai.
Kemudian, pembangunan tidak dilakukan secara terpadu berdasarkan keunggulan spasial dan potensi lokal, jauhnya tentang kendali dalam melaksanakan tugas pokok pemerintah daerah.
Lalu, sebagian besar daerah kepulauan berada pada wilayah perbatasan negara dengan pulau kecil terluar yang merupakan daerah tertinggal.
“Serta, masih rendahnya intensitas Layanan angkutan laut reguler antar pulau, sehingga menghambat percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (A)
Reporter: Andi Irna Fitriani
Editor : Siswanto Azis