Jakarta: Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerentiah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan melakukan akselerasi penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang sekaligus juga Ketua APPSI mengatakan hal ini seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (5/12) siang. Munas ke-4 APPSI akan dibuka Presiden SBY pada Kamis (8/12) malam di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang.
Munas bertemakan ‘Kita Wujudkan Keterpaduan dan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penguatan Otonomi Daerah Guna Mempercepat Tujuan Nasioanal’. “Ini tentu erat kaitannya dengan bagaimana mengimplementasikan MP3EI di wilayah provinsi masing-masing,” Fauzi Bowo dalam keterangan persnya.
Adapun pokok materi Munas, antara lain, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menetapkan kebijakan program kerja 2011-2015, memilih ketua umum yang baru, dan menyusun bahan masukan kepada pemerintah pusat dalam meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut Fauzi Bowo, dalam rapat tadi APPSI melaporkan kepada Presiden bahwa pada dasarnya penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundangan. “Ini sudah mulai terlihat hasilnya, hanya kita ingin mengakselerasi ini sesuai dengan program MP3EI,” Fauzi Bowo menjelaskan.
APPSI juga akan melakukan konsolidasi internal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai forum koordinasi pemerintah provinsi Indonesia. APPSI, lanjut gubernur yang akrab dipanggil Foke tersebut, juga akan mengkaji fungsinya mengingat perjalanan reformasi sudah berlangsung selama 13 tahun.
Kepada Presiden, APPSI juga menyampaikan perlu ada penegasan dari pemerintah pusat yang menggarisbahwahi bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat begitu saja dituntut, kecuali terindikasi kriminal atau korupsi.
Seluruh 33 Gubernur se Indonesia akan hadir pada Munas ke-4 APPSI. Mereka juga akan menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang kebetulan dipusatkan di Semarang. “Kami akan menjadi bagian dalam acara tersebut karena secara khusus kami juga akan membahas bagaimana memfungsikan pemerintahan daerah ini, khususnya pemerintah provinsi, sebagai ujung tombak gerakan antikorupsi di wilayah masing-masing,” Foke menjelaskan. (dit)
