Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris resmi membuka Pra Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI tahun 2025 di Jakarta, Kamis (12/9/2024) kemarin.
Dalam sambutannya, Al Haris menekankan pentingnya peran APPSI dalam mengawal masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Al Haris menegaskan bahwa tugas utama APPSI saat ini adalah memastikan semua provinsi di Indonesia tetap kondusif, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.
“APPSI mengharapkan situasi yang aman dan kondusif ini berlangsung selama transisi pemerintahan yang berlangsung,” ujarnya.
Selain membahas peran APPSI dalam transisi pemerintahan, Al Haris juga menyampaikan bahwa organisasi tersebut sedang mempersiapkan proses pergantian Ketua Umum APPSI yang akan datang. Meskipun lokasi Munas belum ditentukan, APPSI telah merencanakan beberapa agenda penting, termasuk acara di Ambon pada 26-27 September dan di Kalimantan pada bulan November.
“Intinya tugas kami sebagai wadah bagi semua Provinsi di Indonesia ini adalah untuk mendorong pembangunan di semua sektor. Kami juga mengevaluasi regulasi-regulasi yang ada dan menyampaikan kepada pemerintah untuk ditinjau ulang jika dirasa kurang menguntungkan bagi provinsi,” tegasnya.
Salah satu pencapaian APPSI yang diangkat oleh Al Haris adalah keberhasilan mereka dalam mengadvokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil sawit.
“Kemarin kami mengajukan ke pemerintah agar daerah penghasil sawit mendapatkan DBH, alhamdulillah sudah disetujui dan tahun 2023-2024 sudah menerima. Artinya, inilah peran kita, APPSI harus mengambil peran yang tepat dalam upaya untuk mendukung dan membantu tugas pemerintah,” tutupnya.
