SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA
PERESMIAN PEMBUKAAN RAPAT KERJA
ASOSIASI PEMERINTAH PROPINSI SELURUH INDONESIA
( APPSI ) TAHUN 2006
DI NUSA TENGGARA BARAT
23 MEI 2006
Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua
Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu serta para mantan Menteri, ada Pak Sarwono, ada Pak Machfud disini, Saudara Gubernur Bank Indonesia, Saudara Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah, Pimpinan APPSI Pak Sutiyoso, Para Gubernur hadir disini, Para unsur Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keluarga Besar APPSI, hadirin sekalian yang saya muliakan.
Pada kesempatan yang baik ini dan semoga senantiasa penuh berkah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’alla atas perkenan rahmat dan ridho Nya kita dapat menyelenggarakan rapat kerja APPSI tahun 2006, dapat berdialog dan bersilahturahim dan insya Allah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat.
Saya akan merespon apa yang disampaikan oleh Pimpinan APPSI tadi tentu merupakan olahan dari APPSI secara keseluruhan untuk bagaimana dapat menjalankan tugas pemerintahan, pengelolaan Pemerintah di daerah dengan sebaik-baiknya.
Saya memiliki keyakinan Asosiasi semacam APPSI itu bukan panggung politik, tetapi adalah panggung untuk mengefektifkan managemen Pemerintahan di daerah yang sangat penting, meskipun kebijakan di pusat bagus, undang-undangnya bagus, kebijakan sektoral bagus, tapi kalau tidak terwujud semuanya di daerah tidak ada artinya karena rakyat akhirnya menghendaki apa yang nyata dapat diwujudkan di seluruh Indonesia. Dalam konteks itulah saya memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Rapat Kerja APPSI ini dan juga penghargaan saya atas berbagai pikiran yang dikedepankan kepada pemerintah. sesungguhnya tidak boleh lantas ada dikotomi, antagonisme antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Kita satu rumah, satu atap sebenarnya, dengan demikian Insya Allah apapun persoalannya yang dihadapi tentu akan dapat kita carikan solusinya. Dalam berbagai pertemuan ini, pertemuan yang ke-9 kalinya saya dengan para gubernur, selalu saya katakan ”Saya sebagai Kepala Pemerintahan yang sedang mengemban amanah sekarang ini, di kanan saya adalah Para Menteri yang mengembangkan kebijakan sektoral, di sebelah kiri saya adalah Para Gubernur yang mengembangkan kebijakan-kebijakan regional atau kedaerahan, ini harus satu well integrated synergic satu sama lain”. Dengan demikian apapun yang kita rencanakan dengan baik akan dapat kita wujudkan dengan baik pula di lapangan, di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Oleh karena itulah saya menganggap pentingnya kedua wilayah ini. Kedua sektor ini, sektor-sektoral gitu, kemudian satu yang bersifat kedaerahan ataupun regional. Dalam kesempatan yang baik ini, saya membuat catatan tadi sementara saudara-saudara menyampaikan sambutan disini. Yang jelas saya akan pertama-tama merespon tema dan topic. Ada 5 topik masalah pelabuhan tadi, yang kedua masalah pertanahan, yang ketiga masalah penanaman modal, yang keempat permasalahan pengaturan frekwensi radio dan media komunikasi yang lain dan yang kelima bagaimana sebenarnya perlakuan wewenang, policy untuk propinsi kepulauan. Saya kira topik yang pantas untuk diangkat dan dibahas secara bersama.
Yang kedua ini kesempatan yang baik, tadi Pak Sutiyoso mengingatkan ini langka, saudara sudah meninggalkan daerah paling nggak 2 hari, 3 hari, 4 hari sehingga konsentrasi di daerahnya berkurang karena kesini, belum biaya, saya juga demikian, sayang sekali kalau forum ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari solusi dengan baik.
Yang kedua saya ingin juga menyampaikan kepada para gubernur khususnya Keluarga Besar APPSI pada umumnya tentang perkembangan dan dinamika baik pada tinggkat global maupun tingkat nasional yang amat berpengaruh kepada pelaksanaan tugas kita sekarang ini dan tahun-tahun mendatang kita harus sadar, kita hidup dalam perkampungan dunia, perkampungan kawasan dan dalam negeri sendiri yang terus berubah.
Oleh karena itulah saya ingin apapun yang kita lakukan kita paham, kait-mengkait satu sama lain, dengan demikian kita bisa mencapai hasil yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya.
Dan yang ketiga apa yang saya sampaikan ini berupa arahan khusus kepada, terutama para Gubernur tentunya harapan saya kepada APPSI, bagaimana saudara dapat berperan, melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi di waktu yang akan datang.
Pertama tema yang diangkat dalam rapat kerja ini adalah tadi sudah disampaikan oleh pimpinan APPSI, intinya kembali merumuskan pembagian urusan dan kewenangan pusat, propinsi, kabupaten, kota sekitar itulah. Titipan saya tolong implisit kalau kita bicara pembagian kewenangan, disitu pembagian kewajiban sekaligus. Rakyat tidak peduli ini kewenangan di Jakarta, kewenangan di propinsi, kewenangan di kabupaten dan kota yang mereka inginkan lebih baik pendidikannya, lebih baik kesehatan, lebih peduli lagi menangani busung lapar, lebih peduli lagi kalau ada tempat-tempat infrastruktur yang sudah tidak layak dan lain-lain. Itu yang kita tuju akhirnya.
Dengan demikian mari kita paketkan sekali lagi, kalau ada kewenangan ada kewajiban, ada revenue sharing, ada obligation sharing, ada right ada responsibilities. Kalau kita semua seperti itu bagus. Saudara tadi sudah menyampaikan beberapa koreksi dan kritik, saya anggap bagus itu. Demikian juga, saya juga melihat beberapa hal yang perlu dibenahi di daerah-daerah, saya sampaikan nanti pada kesempatan yang tepat untuk kita bisa membahas secara lebih mendalam lagi.
Kemudian bagus akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, saya senang sekali kalau kita semua sudah mulai bicara lebih sering, lebih keras tentang pelayanan publik, bukan pelayanan pejabat, pelayanan publik, dana yang kita gunakan bukan untuk fasilitas pejabat, tapi fasilitas rakyat, itulah yang kita wanti-wanti bagaimana alokasi anggaran baik pusat, propinsi, kabupaten maupun kota, ini terbuka semuanya saya kira kita juga punya catatan-catatan yang bisa kita bicarakan secara mendalam.
Saudara-saudara topik bahasan tadi kepelabuhan, pertanahan, penanaman modal, frekwensi radio dan tv daerah serta kebijakan propinsi kepulauan, respon saya yang pertama-tama saudara-saudara, saya berpendapat sebagai Presiden yang sedang mengemban tugas bahwa makin berdaya itu daerah, maka akan makin baik hasil yang dicapai untuk membangun kehidupan rakyatnya, kalau kewenangan daerah yang dimiliki tepat, tidak lebih dan tidak kurang kalau revenue resources untuk menjalankan kewajiban dan tugas itu juga tepat, tidak lebih tidak kurang, pasti akan berhasil.
Route dari desentralisasi dan otonomi daerah saudara-saudara mari kita kembali cara berpikir kita pada tahun 1998-1999. Kita masih ingat waktu itu pada tingkat MPR kebetulan juga saya masih menjadi ketua fraksi di MPR waktu itu, semangat melawan sentralisme dan baik power maupun pemerintahan, debatnya waktu itu apakah kita mempertahankan negara kesatuan, muncul juga apakah kita menuju Negara federal. Masih ingat kita 98-99, akhirnya kita timbang-timbang secara seksama. Negara federal paling bagus Pak. Kita luas wilayahnya, pulau-pulau, tidak mungkin pusat bisa mengontrol semuanya, sudah federal saja. Ada telaah kritis pada waktu itu, saya juga bicara tunggu dulu, di Amerika itu Negara federal tetapi dulunya dimulai dari konfederasi. Ada Negara-negara bagian setelah itu kita kok ngak enak ya ? kalau negara bagian. Mari kita berkumpul. Negara-negara bagian memberikan kekuasaan kepada pemerintah konfederasi-konfederal, saya kasih ini, saya kasih ini,saya kasih ini, bentuklah negara konfederasi, ada pemerintah konfederal ada pemerintah daerah, negara bagian. Muncul lagi menjadi negara federal dengan jiwa yang kurang lebih sama oke, karena federasi pusat kewenangannya ini negara bagian kewenangan ini. Bisa mereka muncul dari bawah, sejarah di negeri kita ini, ternyata tidak seperti itu nggak perlu kita ikut-ikutan Amerika, ikutan Eropa, ikutan lain yang nyata-nyata sejarahnya berbeda, kondisinya berbeda.
Oleh karena itu komprominya adalah negara yang kita pilih tetap sistem kesatuan uniteristed dan bukan federal sistem. Tetapi sadar bahwa sesuatu yang terlalu sentralistik yang konsentris tidak baik, buktinya tidak mekar daerah-daerah tidak seimbang, tidak merata maka sistemnya atau bangun negara NKRI, tetapi kita sepakat untuk menuju ke desentralisasi, dekonsentrasi yang lebih luas dan kemudian juga otonomi daerah.
Kalau kita kembali seperti itu, sebetulnya pikiran kita semua, teman-teman yang ada di pemerintah pusat, para menteri ya tentu menuju seperti itu. Desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi dalam tetap ikatan Negara Kesatuan.
Mari kita pertahankan itu, dengan demikian menjadi enak. Oleh karena itu apapun yang muncul ini tahun 2006 kurang lebih 5 tahun proses devolusi di negara-negara lain, saya belajar di Inggris misalnya, proses perubahan sistem dinegara-negara eropa Timur, di Amerika Latin itu memang it takes a time, bahkan ada Negara yang mensentralisasikan kembali Putin misalnya, Don Xiaoping dulu juga pernah menarik kembali meskipun tidak semua, tetapi Brasilia dan lain-lain tidak mungkin menarik kembali. Saya tidak ingin arus ini lantas pusat menariki kembali, tidak baik. Tetapi, mari kita tata yang bagus dengan menemukan semua pikiran kita, persepsi kita yang pas itu bagaimana, ke pemerintah pusat bagaimana? propinsi bagaimana?, kabupaten dan kota bagaimana?. Kalau kita sudah kesitu maka sekali kita design, autority sharing, obligation sharing, revenue sharing, harapan saya itu sustainable, tidak bolak-balik, diubah lagi diubah lagi, tarik ke pusat kembalikan lagi, tarik lagi, itu menimbulkan uncertaintly, bingung. Kalau kita semua bingung, saudara bingung, apa yang didapatkan oleh rakyat.
Oleh karena itu mari, dengan pikiran yang jernih, mungkin masih harus ditindak lanjuti rapat kerja APPSI ini agar ketemu betul. Saya dengar, saya catat semuanya tadi mulai dari Pelindo, mulai dari pertanahan kita, mulai dari penanaman modal BKPM kita, termasuk kepulauan dan apanamanya pengelolaan frekwensi daerah itu.
Pendapat saya mari kita tata secara tepat, setelah kita tata sekali nanti propinsi mendapat tambahan kewenangan A, B, C, D, misalnya, maka kewajiban kita, mari kita bangun kapasitasnya, pengelolanya, sistemnya, Perda-nya, infrastruktur yang lain, karena otoritas dikasihkan. Tidak mungkin seorang gubernur bisa menjalankan otoritas tanpa punya kapasitas, capacity building. Itupun sama dengan pemerintah pusat, saya ingin good governance, best practice, power tense to corrupt, absolute power, tense to corrupt absolutely, mari just right. Tugasnya berat 1, 2, 3, 4 pak gubernur kita berikan kapasitasnya, tapi sekaligus kode etik bagaimana, best practices, dijalankan di daerah-daerah itu dengan demikian kembali lagi yang diuntungkan adalah rakyat kita.
Itu yang ingin saya sampaikan, jadi saya setuju, tata, yang lebih tepat diserahkan ke propinsi kita serahkan. Saya ingin bicara nanti dengan menteri, dengan yang lain, kita bangun kapasitasnya, kita harapkan bisa mengelola dengan baik dan akhirnya untuk rakyat kita.
Oleh karena itu, tadi Pak Sutiyoso yang pertama masalah pelabuhan tadi , kepelabuhanan, saya dengar tadi, memang begini saya juga melihat dinegara kita ini ada institusi yang sepertinya tahu owel bahasa jawa, owel itu, saudara ingat owel itu, owel itu kurang rela, kurang rela untuk melepaskan sesuatu. Kalau kurang relanya, pak ini kok diserahkan daerah nanti kacau balau. Kenapa kacaunya ? begini-begini, mungkin kalau itu saya masih bisa terima, tapi kalau nanti penghasilan saya kurang, itu nggak boleh.
Jadi kita sama-samalah ini, negara kita sendiri kok ini, sudahlah ini Negara kita sendiri, tahu sama tahu kita hilangkan semua yang bikin negara ini boros, tidak boleh ada institusi menjadi money making body, dalam dirinya, siapapun. Saya marah pada imigrasi bongkar itu, kemudian kemarin juga tenaga kerja ada yang amburadul, kita bongkar habis, bukan apanya, sekali kekeliruan disitu yang seolah-olah masing-masing cari lahan sendiri-sendiri. Susah rakyat kita, mari kita tertibkan tuntas, semuanya itu.
Oleh karena itu, mari, saya dapat masukan dari Menteri Perhubungan, paling tegang beliau tadi, saya sudah melihat kalau sudah begini-begini tadi, saya bacakan, saya ingin begini-begini, saya tidak ingin masalah ditunda-tunda, jawab sekarang, jawab sekarang. Bapak Presiden, wah ini pada saya, saat ini pemerintah dan DPR-RI tengah membahas perubahan undang-undang pelayanan yang diselaraskan dengan jiwa undang-undang 32, menghilangkan monopoli Pelindo, memberi porsi dan peluang daerah untuk mengelola pelabuhan, menata tatanan kepelabuhan, apa yang disampaikan ketua APPSI, telah diakomodasi dalam RUU pelayaran yang sedang dibahas bersama DPR. Silahkan saya senang kalau yang disampaikan oleh Pak Sutiyoso itu memang menjadi kandungan disitu, dan dengan demikian kita punya sesuatu yang part of the solution, yang responsif terhadap keadaan.
Jadi saya minta betul Pak Hatarajasa, DPR RI juga hadir disini beliau-beliau diharap dengarkan tadi suara dari daerah, bagaimana, apa ini, betul-betul untuk membangunlah. Saudara-saudara yang saya perlukan itu tiga saja kok, tatanan ini, infrastruktur ini yang penting efisien, makin efisien makin bagus. Produktif, makin produktif makin bagus, kompetitif. Kita bersaing sama Singapura, kita berkawan sama Singapura padahal bersaing dengan Pak Lah, Pak Abdullah Badawi seperti saudara saya, baik sama Malaysia tapi kita juga bersaing, dengan Philipina dengan Vietnam dan lain-lain. Tolong semuanya kita bikin efisien kita bikin produktif kita bikin konfetitif, itu yang kita tuju, dengan demikian harapan saya seperti itu .
Kemudian masalah pertanahan, saya juga sampaikan ke pak Mendagri gimana ceritanya ini ? dalam Badan Pertanahan Nasional juga dibahas supervisi Mendagri, rupanya ini Mendagri sedang menggarap bersama-sama APPSI betul pak ya ? untuk bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu bisa dikemas kinikan, disesuaikan dengan kebutuhan masa kini tanpa meninggalkan prinsip Negara Kesatuan, kerakyatan, keadilan, land reform, dan lain-lain itu yang pas. Tadi katanya ada yang cenderung seperti memenuhi kebutuhan pasar atau yang betul-betul, semuanya itu yang penting keadilan sosial atau dekat-dekat dengan sosial mungkin ujungnya sanalagi sosialisme, ujung sananya lagi komunisme mungkin begitu atau yang moderat yang jalan tengah. Saya katakan, saya kira begini ini supaya tidak jalan di tempat kita hanya karena stagnanlah, kapitalisme, sosialisisme, nasionalisme, liberalisme, globalisme dan segala macam. Bangsa lain itu sudah bisa keluar dari itu, jangan kita nggak bisa maju, nggak bisa kanan, kiri, gara-gara ribut soal itu.
Hukum-hukum pasar kadang-kadang tidak adil, tidak bisa kita sepenuhnya memenuhi open market sistem, itulah terjadi global imbalances ditanya Negara, ya tetapi kita hidup dalam globalisasi yang kaidah-kaidah open economic itu, kita ada didalamnya, tapi ingat social justice, Undang-undang Dasar kita, pancasila kita, pasal 33 kita, kebutuhan masa kini kondisi rakyat habis krisis, tidak mungkin kita surender kepada open market sistem, tetapi kita juga membantu membentuk suatu sistem bagaimana disatu sisi kita ikut dalam open economic mendatangkan kemakmuran untuk negeri kita dari apa yang tersedia di dunia ini dengan cerdas, tetapi nafas keadilan sosial, praktek-praktek keadilan sosial itu kita tegakan.
Dengan demikian kalau pilihannya, pilihannya seperti itu, tidak kanan tidak kiri, tengah saudara Sutiyoso dan lain-lain, tapi pilihannya bagaimana kita survive dalam globalisasi dapat malahan tidak rugi tapi ingat bahwa social justice, pendidikan rakyat, kesehatan ini itu menjadi tumpuan, tolong dalam melihat Undang-undang pokok Agraria seperti itu.
Jadi sebenarnya Perpres seperti itu tidak harus terjadi, kalau memang terjadi sinkronisasi dan komunikasi yang baik. Saya ingin sampaikan model pemerintahan Kabinet Presidensil ini ya, mungkin sudah ada yang melihat disitu .
Di beberapa Negara center of power itu ada pada presiden, presiden membentuk namanya office of the presidency, saya pingin pajak begini 5 tahun mendatang, saya pingin houseing perumahan rakyat begini, kita bicara sama Gubernur BI masalah interest rate, masalah exchange rate, bagaimana meskipun kita tidak bisa tidak bisa mempengaruhi begitu saja, atas dasar itulah dikembangkan di departemen-departemen dan kemudian come up wait, muncul entah Perpres, entah PP, entah segala macam, mengalir dari undang-undang. Nah praktek di negara kita ini adalah departemen-departemen itu mengembangkan policynya seperti itu, masuk ke atas pada tingkat presiden, wakil presiden itu, kita harus bisa dipaparkan, bisa langsung menyetujui konsep-konsep itu.
Dengan demikian sistem ini ada plus dan minusnya, model dan sistem ini akhirnya seringkali setelah pada tingkat pengambilan keputusan puncak ada masalah-masalah yang belum sinkron satu sama lain, karena dari bawah ke atas. Saya tidak ingin fight the problem itu sistem yang berlaku tentunya amanah dari saudara-saudara kepada para Menteri-menteri saya, saya sendiri, Wakil Presiden harus betul-betul dipastikan tidak ada masalah-masalah yang belum dikoordinasikan dengan baik. Kalau itu menyangkut PP dan menyangkut Perpres, ataupun Keppres.
Jadi kita akan lihat nanti seperti apa, dimana yang tidak sinkron antara draft yang disusun oleh Depdagri dengan APPSI, dengan apa yang dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menurut pendapat saya mestinya sudah disinkronkan satu sama lain.
Lantas yang ke-3 masalah penanaman modal, saudara-saudara memang kita membahas dimana, perlu nggak? Badan, apanamanya, Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat pusat, perlu tidak? atau BKPM di daerah-daerah, setelah kita kaji ada plus dan minusnya. Oleh karena itu mari kita rumuskan,apa yang dikooordinasikan di tingkat pusat, apa yang mesti dikelola di tingkat daerah.
Saudara-saudara, kemarin saya keliling ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, ke Quwait, ke Qatar, United Arab Emirat dan Jordania antara lain disamping untuk mempererat persahabatan kita dengan negara-negara di kawasan itu, negara-negara Islam di kawasan itu, saya juga gunakan untuk investasi, ternyata ada opportunity, real bisa mencapai 7 sampai 8 billion Amerika Serikat, apa yang kita dapatkan kemarin. The problem is bagaimana itu bisa, karena akan invest di Jawa Timur, akan invest di Sulawesi, akan invest di beberapa tempat, kemudian juga ada in trust .. dan lain-lain. Yang ngatur siapa seperti ini? adakah semua itu diatur oleh BKPM, di Jakarta sampai habis dipreteli gitu, atau prime worknya, koordinasi bilateralnya ditangani pada tingkat pusat BKPM, dialirkan ke saudara-saudara para gubernur dikelola disitu. Ini juga persoalan yang kita ingin capai, saudara saya kira membaca tulisan broke set aja di, kalau nggak di Herald Tribune atau di Wallstreet Journal, ada 3-L yang investor luar negeri itu berat menghadapi Indonesia.
L yang pertama itu legal certainty, katanya dibandingkan negara-negara lain hukum kita ini kurang certain, jangan marah dulu pada pengamatan mereka ini, introspeksi saja.
Yang kedua adalah, Labourrigid dianggapnya terlalu rigid, sehingga kurang fleksibel sebagai negara-negara lain. Saya katakan oke, tetapi saya ingin ada proteksi kepada buruh kita, para tenaga kerja kita jangan sekedar memenuhi keinginan pasar.
Nah yang ketiga Local Regulation, 3 L-nya itu, Legal Uncertainty, Labourigidity, kemudian yang ke-3 itu Local Regulation. Mari kita interospeksi harapan saya, saya lebih ingin terus terang koordinasi penanaman modal itu di daerah. Saya ingin, propinsi, kabupaten dan kota.
Nah payungnya, basic policy-nya, mencarinya, koordinasinya Pusat bisa berbuat banyak sebagaimana yang saya lakukan selama ini dengan team. Oleh karena itu tolong dicocokkan undang-undangnya seperti apa, prakteknya seperti apa, yang baik bagaimana.
Frekwensi radio, saya kebetulan menerima Komisi Penyiaran kemarin, ya sedikit ada perang dingin dengan Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Pak Sofyan Djalil, pokoknya ini ada Depkominfo, ada Komisi Penyiaran Indonesia, ada khalayak ramai. Khalayak ramai ini juga pro dan kontra, daerah begini, pusat begini, pengusaha media masa begini, non pengusaha begini, itu tidak mudah. Oleh karena itu saya minta ditemukan lagi apa yang berbeda? undang-undangnya ada, kemudian apa implementasinya, jadi inipun bisa dicarikan solusinya. Silahkan para pimpinan daerah untuk dibicarakan lagi masalah policy tentang pengelolaan frekwensi radio dan media massa ini.
Kemudian yang terakhir masalah propinsi kepulauan, silahkan saya tertarik dengan itu, kalau comparented advanted ya, tidak mungkin propinsi kepulauan punya tambang, punya hutan, punya perkebunan sebagaimana propinsi-propinsi daratan terus terang ya. Kalau ada lain, lainnya jasa misalkan atau perikanannya atau yang seperti-seperti itu. Silahkan dikembangkan terus rencana ini tapi saya setuju bahwa harus ada spesifikasi untuk propinsi-propinsi kepulauan.
Dengan demikian, pimpinan dan anggota APPSI, saya sudah merespon tadi ya, pikiran saya untuk semuanya ini, kemudian saya kupas satu persatu tadi 5 hal yang diangkat oleh APPSI. Kemudian, apa? silahkan kalau revenue sharing, silahkan kita bicara dengan DPR, dengan DPD dengan pemerintah begini saudara-saudara ya, sepertinya pemerintah pusat itu nggak perlu uang lah begitu kasihkan ke daerah gitu, tidak. Negara federalpun, Negara persemakmuranpun common whealt system, cradual system, itu ada imbangan yang pas. Saya sebagai Presiden dengan pemerintah pusat sektoral harus membiayai sektor pertahanan, sektor keamanan, sektor penegakan hukum, infrastruktur yang lebih tepat dibangun oleh pusat, jalan-jalan nasional, pendidikan menuju 20%, subsidi yang puluhan trilyun, that something, bagaimana kalau terus nggak bagus kita cara membagi-baginya, akhirnya pemerintah pusat nggak punya apa-apa.
Oleh karena itulah yang adil, pemerintah pusat pas sesuai dengan kebutuhannya, pemerintah daerah demikian juga, saya kira itu intinya kok, saya kira itu. Itulah gunanya pembahasan bersama dalam undang-undang. Sebenarnya kita ini kan sudah jauh lebih maju dibandingkan sebelum-sebelumnya, tapi selalu lihat-melihat ini, pak Sutiyoso wah ini enak sekali pemerintahan pusat, pemerintah pusat ini gimana, pemerintah daerah, bapak juga begitu begitu gimana peraturan di kota ini, pak bupati, gimana pak gubernur ini, ayo kita duduk bersama kita tata kembali dengan bagus begitu.
Saudara-saudara, ini penting sekali ada beberapa issue global dan nasional ini, para tuan guru disini, alhamdulillah para ulama juga ada disini, ini juga penting beliau untuk membangun moral dan akhlak bangsa kita, masyarakat kita.
Saudara-saudara ada 4 hal yang tolong diikuti perkembangan di tingkat global, karena dengan sekarang pak gubernur bisa terbang ke Penang, bisa ke Shenshen, bisa kemana-mana begitu, oleh karena itu pahamilah situasi dunia supaya kita juga enak.
Yang pertama masalah keamanan Timteng, ini masih tetap menghawatirkan Afganistan seperti itu, Iraq seperti itu, Palestina seperti itu, di Iran juga keadaannya belum shettle, ini sudah nyaris menjadi issue yang kalau meledak akan menyangkut keamanan global. Belum PBB seperti itu yang sedang dipikirkan negara-negara Uni Eropa, negara Amerika serikat sendiri, Iran sendiri dan lain-lain. Oleh karena itu waktu saya keliling kemarin ketemu 5 kepala pemerintah dan Negara, tolonglah Presiden Indonesia karena saya menjadi host dari Konferensi D-8. D-8 itu delapan negara-negara Islam yang datang waktu kemarin di Bali itu, Alzajair ulang Nigeria, Mesir, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Malaysia Indonesia dan mereka tahu saya ketemu Ahmadinejad Presiden Iran, Pak Presiden Indonesia tolonglah kasih tahu Presiden Iran supaya agak menurunkan tensinya, supaya tidak pecah perang begitu. D8 begitu juga tapi saya juga ngomong pada Koffi Adnan saya telepon langsung waktu itu setengah jam sebelum saya temui Presiden Iran Ahmadinejad, Pak Koffi Adnan tolonglah jangan cepat-cepat memberikan sanksi, memberikan pressure segala macam, itu bisa pecah perang dunia ke-3 dari Timur Tengah. Ini apa akibatnya bisa terjadi banyak hal, minyak seperti apa coba sekarang energi, karena psikologis, karena supply and demand, karena Iran memproduksi sekarang ini 3 juta barrel perhari, kalau terguncang kaya apa? Belum kalau selat yang mendistribusikan minyak itu dipalang kejadian, bisa terjadi collaps, kalau harga minyak sekarang dari 70 sampai 100, ekonomi dunia hancur, resesi global, negara kita kayak apa?.
Jadi ini perkara di Timur Tengah ini, sekaligus dengan energi luar biasa oleh karena itu mari kita pandai-pandai melakukan sesuatu di tanah air kita, ikuti perkembangan tapi cerdaslah kita mencari peluang dan mengamankan diri kita sendiri.
Yang ketiga, beruntun dari situ bisa resesi ekonomi tadi, Amerika inflasi, inflasinya seperti milyard ini, pergerakan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga saham gabungan ini drop, dropnya bukan hanya kita, luar biasa turun semua, India pun kemarin deficit, ngedrop 10% saham gabungan. Kita 6% ada 4% segala macam, ini global oleh karena itu pandai-pandai kita sekarang jangan menambah kepanikan diri sendiri, jangan kehilangan orientasi, kita tata semuanya sehingga ikut manage. Kalau rupiahnya anjloknya agak kuat, saya tanya kepada Pak Gubernur BI, kepada Menko Perekonomian, kenapa? Rupanya 4 bulan terakhir nilai tukar yang lain itu membaik, membaik, terhadap dollar. Nah Indonesia membaiknya itu kebablasan, baik sekali gitu, sampai heran ada apa Indonesia ini, begitu terjadi koreksi, koreksi kita juga besar plek ke atas begitu. Sebenarnya dengan harga sekarang ini 1 dolar itu 9200, 9300 sampai 9500, seperti itu sebetulnya sesuai dengan apa yang terjadi di forum global.
Oleh karena itu Gubernur BI mengikuti terus yang penting kita selamatkan itu kita semua, kita pertahankan karena kalau kursnya pas baik bagi eksport, baik bagi import, baik bagi pembayaran hutang dan lain-lain. Oleh karena itu jangan panik, kita lakukan fundamental kita, alhamdulillah oke, cadangan kita sekarang tertinggi sepanjang sejarah kita 43,8 billion, 43, dulu pernah turun sampai 30 sampai 29. 43 paling tinggi selama yang kita miliki sekarang ini.
Artinya apa, jangan khawatir masalah kurs ini meskipun kita juga harus dikelola dengan baik untuk faktor-faktor yang bisa kita atasi. Akibatnya juga ada global imbalances yang kuat, tetap kuat, meskipun resesi tetap saja kuat. Amerika misalkan, Eropa mungkin juga China sudah kuat, India juga kuat tetapi kalau terjadi resesi pasar mereka menciut, kalau pasar menciut, eksport kita terganggu, investasi ke negara kita mungkin juga tidak seperti yang kita harapkan, ikut susah saja negara kita kalau terjadi global resesi. Nah akibatnya apa ? mari kita pandai-pandai memobilisasi potensi dalam negeri sendiri, jangan berupaya mendapatkan investasi dari luar negeri kemudian pasar domestik kita perbesar jangan terlalu berharap kita terus banyak-banyakan eksport.
Saudara-saudara, kuartal pertama pertumbuhan kita kurang menggembirakan 4,5%, tapi bisa kita mengerti karena memang daya beli belum pulih, consumtion, anggaran pemerintah yang sudah dinaikkan sulit mencairkan maka saya ajak disini , pak Jaksa Agung mana ini? yang mewakili Kapolri siapa?, wah ini harus ada disini, ini ada persoalan daerah, pimpinan daerah kadang ragu-ragu untuk mencairkan dananya padahal itu government spending itu bagian dari economic growth, pihak perbankkan kemarin ragu-ragu juga untuk menyalurkan kreditnya.
Saya sudah bicara dengan Perbanas, ini tidak boleh terjadi kita bicara dengan bahasa yang sama ya, dengan bahasa yang sama bagaimana kita melakukan seperti ini dengan baik, tidak boleh terjadi keragu-raguan, ketakutan kecemasan untuk menjalankan tugasnya.
Oleh karena itulah saya katakan kemarin bedakan kebijakan dengan kejahatan, policy dengan crime supaya kita jelas. Kita bicara dengan bahasa yang sama itu, baik perbankkan yang memberi kredit untuk usaha, baik itu pemerintah mengalokasikan anggaran dari government spending untuk daerah-daerah kita dengan bahas yang sama sebab pemerintahan yang baik kita tuju, pemberantasan korupsi harus jalan terus, tapi tidak boleh ada ekses yang sebenarnya tidak baik, akhirnya mengganggu keseluruhan berkembangnya dunia usaha maupun berjalannya pemerintahan di daerah-daerah.
Saya ingin sebetulnya, karena saya minta nanti bikin lagi Gubernur BI, Jaksa Agung, Kapolri, MOU diperbaiki, menghadapi suasana seperti ini, ini pimpinan BPKP juga saya ajak disini, supaya kita bicara dengan bahasa yang sama itu. Saya tidak ingin ada berhentinya kegiatan karena seperti-seperti itu.
Saya katakan tadi saudara-saudara keamanan di Timur Tengah, kemudian krisis energi, ada resesi ekonomi yang mungkin yang mungkin bisa terjadi dan juga global imbalances, empat-empatnya berpengaruh kepada kita, tapi nggak usah takut, nggak usah gentar sebenarnya semua itu sedang kita lakukan, saudara juga siang dan malam bekerja keras jadi di tengah-tengah itu semua, mari kita terus kelola sebaik-baiknya persoalan di negeri kita ini. (kaset dibalik) perkembangan global, regional dan nasional yang perlu kita cermati dengan baik.
Saudara-saudara, ada arahan khusus yang ingin saya sampaikan saudara kemarin tahun 2004 saya minta untuk sama-sama bukan hanya daerah, pusat juga menjalankan 7 semacam prioritas itu. Saya kira teruslah dijalankan karena itu baik, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, menambah infrastruktur, pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang baik dan yang terakhir pelayanan publik, teruslah dilanjutkan sama-sama.
Yang kedua, saya katakan tadi ada persoalan global, mengalir ke tingkat negeri kita ada persoalan nasional, lebih gigih lagi, saudara-saudara nggak usah, wah itu begini, nggak usah mengeluh, nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah salah-menyalahkan, kita lebih gigih lagi menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan pembangunan di negeri kita.
Kemudian tidak perlu ada konflik kesetiaan, saudara-saudara saya tahu, para menteri, para gubernur, para bupati, para walikota itu juga memiliki ikatan kepartaian misalnya, tidak perlu ada konflik sama-sama kok, partai politik tujuannya bikin Negara ini baik, bikin rakyat kita sejahtera. Saya kira nggak ada partai politik yang tidak seperti itu, kita juga sama, saya presiden, gubernur jadi kalau saudara menjalankan tugas dengan baik, semua akan mendapatkan kreditnya. Jadi nggak usah di pikirkan bagaimana, bagaimana, sudahlah jalankan kita semua., rakyat itu akhirnya hanya melihat nasibnya makin baik.
Oleh karena itu, mari tidak usah jadi issue, wajar-wajar saja, biasa-biasa saja kita jalankan tugas dengan baik, negaranya senang presiden sebagai pemimpin bisa memberikan apresiasi, rakyat apalagi, partai politik dari mana saudara berasal juga bangga karena gubernurnya baik, bupatinya baik, walikotanya baik, jadi kita letakkan seperti itu saja nggak usah ada apapun, kita keluarga besar ya, after all itukan sekali lagi rakyat kita ini ingin lihat pemimpinnya bekerja sungguh-sungguh, that’s all.
Saudara-saudara, saya titip ini kemarin saya kampanye hemat. Hemat air, hemat BBM, hemat listrik, dan hemat telepon. Tolong terutama jajaran pemerintah masih boros, boros. Yakinkan propinsi-propinsi bapak, ibu sekalian berhemat ini, ajak masyarakat berhemat air, ada saudara kita nggak bisa minum nggak ada air, kalau ada air dibuang-buang kan begitu, ada makanan lebih-lebih berartikan boros, hemat saja, biar yang lain bisa ikut makan kalau rejekinya, ekonominya makin baik, tolong hematin.
Yang kedua tolong digalakkan terus yang saya sampaikan pada suatu forum di Jakarta, sekarang kebebasan kan luar biasa, karena begitulah semangat reformasi, semangat demokratisasi, bebas. Tapi tolong kebebasan itu harus disatukan dengan rule of law, kepatuhan pada undang-undang, kepatuhan pada aturan, sehingga bebas tidak merusak, bebas tidak menyengsarakan pihak lain, menyengsarakan pemerintah.
Dan yang ketiga toleransi, segitiga, kebebasan, kepatuhan kepada pranata hokum dan toleransi, freedom, rule of law and tolerance. Bebas bikin karikatur, tapi ketika membikin karikatur Nabi Muhammad SAW, itu tidak punya toleransi sama sekali, jadi bebas tapi tidak boleh menyalahgunakan kebebasan, bebas itu ada batasnya begitu deklarasi universal, begitu undang-undang dasar kita juga.
Oleh karena itu ajaklah, ayo kebebasan digunakan secara kontruktif tapi ingat pranata hukum dan toleransi. Saya khawatir kalau tidak kita ingatkan, bebas merusak, bebas menghancurkan, bebas ini, sengsara Negara kita percayalah. Kita berat membangun satu persatu dan lain-lain. Saya ini meskipun bukan gubernur DKI, seperti pak Sutiyoso, kalau lihat pohon-pohon ada ditebang gitu di Jakarta, kena angin waduh pak, pak Sutiyoso itu ada 4 pohon roboh di dekat cawang itu, kesitu beliau. Pot-pot ada unjuk rasa dihancurin semua, masya Allah ini, pot inikan jadi indah, jadi bagus gitu, tiang listrik atau lampu dipecah apa salahnya lampu dipecah seperti itu? busway diocak-ocak gitu, apakah itu kebebasan no. Ada freedom of speech, ada freedom of the press, ada freedom of ask something, nggak ada freedom of action, bebas berbuat apa saja, ada undang-undang, tolong para pimpinan ajak semua seperti itu.
Yang ketiga flu burung, pak Rudolf mana?
Ini kemarin kejadian di Karo ya, flu burung ini sesuatu yang sangat sensitif pada tingkat dunia, sangat-sangat sensitif, artinya apa?, orang khawatir kalau terjadi penularan dari manusia ke manusia, dengarkan lagi, ini flu burung jangan apa namanya menganggap ringan, kalau terjadi penularan dari manusia kemanusia karena flu burung diperkirakan yang meninggal itu lebih dari 40 juta penduduk dunia.
Dulu pernah 28 juta, 8 juta, minimal 40 sampai 60 juta meninggal, kalau flu burung menular dari manusia kemanusia. Semua sekarang bingung bagaimana yang paling bagus menahan penularan dari manusia kemanusia, karena bisa terjadi, Negara kita termasuk disorot meskipun disana-sini sudah mulai berhasil muncul di propinsi yang lain, di propinsi yang lain.
Terus terang saya kemarin banyak berita yang confused waktu di karo, saya cek langsung meninggal 5 orang kluster, ini pertanyaan dunia pada saya luar biasa Mr. Bam what happen ? begini-begini segala macam kluster kemudian dicek unggasnya negatif kan begitu. Tiba-tiba ada karena apanamanya ada daging babi disitu katanya negatif pertama, waduh saya langsung seperti ketikam itu, jangan-jangan ini human to human tenyata tidak, begitu dicek babinya positif mengidap itu.
Nah dengan demikian berarti penularan itu, di Eropa juga sudah ada penularan tanpa unggas, binatang yang lain jadi seperti itu tapi my point is tolong pak gubernur, pak walikota cepat tanggap dan segera selesaikan ada sesuatu seperti itu. Karena jadi malapetaka kalau Negara kita tiba-tiba menuju tren seperti itu, jadi saya titip flu burung.
Sekarang masalah pemberantasan korupsi, saya minta ini tidak menjadikan penghalang untuk untuk kita menjalankan tugas. Saya sudah menyampaikan pada pihak Kejaksaan, pihak Kepolisian pada KPK, kepada Tipikor, BPKP tolonglah cermat didalam mengemban tugas ini. Karena prinsipnya orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum, hanya orang yang bersalah yang mendapatkan sanksi. Salahnya kecil hukumannya ringan, salahnya besar hukumannya berat. Keadilan seperti itu. Tetapi kalau belum ada sesuatu yang sahih, jangan lantas masuk koran, pejabat ini korupsi itu seanak turun kewibawaan segala macam, menjadi runtuh. Apalagi ternyata bukan crime misalnya policy, saya akan, saya sudah menyampaikan seperti itu untuk betul-betul kita memegang azas praduga tidak bersalah, cek dulu, pelajari kasusnya, dengan demikian tidak keliru kita mendiagnosa, kita menyimpulkan. Atas dasar itulah saya minta semua bekerja dengan biasa, kalau ragu-ragu saya katakan, konsultasi ke Jakarta wong ini Negara kita sendiri.
Tapi saya tidak ingin ada kemandegkan di dalam pembangunan di daerah, dalam penggunaan proyek-proyek pembangunan dan lain-lain. Jalankan policy semacam itu, kewenangan saudara semacam itu sesuai dengan undang-undang, jalankan policy itu. Saya beri contoh waktu itu, waktu diundang Perbanas seorang direktur utama bank misalkan menyalurkan kredit 100 milyard, untuk usaha kelapa sawit, resmi semua kelapa sawitnya ada, perkebunannya ada, diuji posibilitasnya kena, dikasih 100 begitu dijalankan tahun ke-3 tiba-tiba ada bencana alam. Belum kembali, macet, itu kejahatan bukan itu? bukan, bukan itu karena apes, meleset bisnisnya. Contoh seperti itu. Tetapi yang namanya kejahatan itu pinjam uang 100 milyard katanya membangun perkebunan, peternakan ayam itu di daerah Nusa Tenggara Timur mana NTT, pak gubernurnya kemana ?
Ada kejadian dulu saya ngecek ini, pak bupati ini kemana? Siap menghadap Presiden ke Jakarta Pak, ya gitu, ? ini pernah, dengarkan kejadian gitu, padahal saya disini, ya oke mungkin-mungkin ya ketemu saya, belum sempat ketemu saya nunggu 2 hari mungkin 3 hari. Jadi sebagai contoh peternakan di NTT begitu bapak ya, tiba-tiba kongkalikong, sebetulnya bukan untuk peternakan, uang itu mau diputarkan di Genting Island di Malaysia misalkan. Misalnya gitu, direkturnya juga tahu, pengusaha juga tahu, hilang uangnya. Ini yang nggak bener dong. Gimana gitu ? Jadi sebetulnya kalau kita gunakan common sense, gunakan logika, tahu kok mana itu policy, mana yang benar, mana hal-hal yang tidak benar seperti itu. Jadi saya minta janganlah kita terhenti gara-gara pemberantasan korupsi.
Pesan yang kelima adalah menanam saudara-saudara, saya minta pak bupati, pak walikota, pak gubernur tanam pohon sebanyak-banyaknya. Saya pengen semuanya hijau, banjir bandang, banjir di banyak tempat itu antara lain bukan satu-satunya karena penggundulan hutan yang berjalan berbelas-belas tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Saatnya sekarang menanam dan bukan mengunduli. Mulailah kalau setiap kunjungan ke kabupaten tanam seribu pohon, seratus pohon akan lebih cepat itu.
Kemudian yang terakhir ini bukan pada saudara-saudara, ini masalah hutang kita ini, hutang inikan menjadi issue politik, hutang kita ini ngalir dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa dulu berhutang? Kenapa hutangnya kok makin banyak? Karena kebutuhan-kebutuhan atau juga karena krisis pada tahun 1998-nya, jelas numpuk saja hutang kita. Hutang inilah yang kita kelola makin kesini makin kecil, makin kecil hitungannya adalah yang disebut perbandingan jumlah hutang dengan dengan perbandingan GDB.
Dulu awal krisis 140% pendapatan domestik nasional itu lebih sedikit dibandingkan hutang kita, coba akhirnya berubah tiap tahun, tiap tahun tahun 2004 kemarin sudah menuju 53 koma sekian persen, tahun 2005 sudah 47. Kalau kursnya baik kemarin sudah turun sebetulnya, kita makin kecil.
Dengan demikian mari kita lanjutkan gerakan untuk mengelola hutang ini, pembayaran hutang yang lebih cepat atau lebih tepat begitu. Caranya apa kita tingkatkan pendapatan dalam negeri baik dari pajak maupun non pajak. Kita cegah kebocoran, kita cegah penguapan, dengan demikian kita bisa membayar hutang untuk anak cucu kita, untuk sehatnya ekonomi kita.
IMF ini, saya sudah melakukan pembicaraan yang mendalam dengan pak Gubernur Bank Indonesia insya Allah kita akan segera bayar karena ada 7,8 milyard dollar Amerika Serikat. Saya kira sudah saatnya kita melunasi mungkin kita tutup 2 kali 2 tahun, bayar separuh dulu, supaya betul-betul kita tidak ada hutang kepada IMF, dengan demikian kita lebih percaya diri dan kita menjalankan dengan baik kita rumuskan, kita matangkan sekarang ini tapi tolong dibantu kita bisa lebih mandiri, kita lebih bisa menggunakan kemampuan kita sendiri untuk pembangunan kedepan.
Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan, sebagai kesimpulan apa yang disampaikan oleh APPSI tadi kita olah, pada prinsipnya saya setuju untuk penataan yang tepat, kewenangan dan tanggung jawab sehingga lebih efisien ekonomi kita, lebih produktif dan lebih konmpetitif yang akhirnya untuk rakyat.
Yang kedua situasi Internasional, nasional global seperti itu mari kita sikapi dengan cerdas jangan sampai kita menderita karena itu.
Dan yang ketiga pesan-pesan khusus saya tolong dijalankan, digalakkan rakyat itu dengan demikian kita lebih teduh, lebih baik untuk bersama-sama mengemban tugas kita masing-masing.
Itulah yang saya sampaikan dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa seraya mengucapkan bismillahirahmanirrahim Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Propinsi Se-Indonesia, Seluruh Indonesia Tahun 2006 dengan resmi saya nyatakan dibuka.
* * * * *
Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan