Senin dan selasa (25-26 Novembver 2019), Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka musyawarah nasional ke-VI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Wapres meminta agar para gubernur dari seluruh provinsi dapat mencari terobosan dan inovasi untuk mencari jalan keluar sejumlah persoalan di daerah masing-masing. Adapun persoalan-persoalan tersebut antara lain tentang kemiskinan, stunting, kesehatan masyarakat. Terutama penyakit seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal, serta persoalan keberlanjutan sekolah antarjenjang pendidikan yang jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Beliau juga mengatakan persoalan-persoalan tersebut sangat terkait dengan peranan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 menggantikan posisi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dalam Musyawarah Nasional APPSI ke – VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Melalui voting suara terbanyak Anies Baswedan terpilih melalui mekanisme penjaringan nama yang menghasilkan tiga gubernur dengan jumlah terbanyak, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selanjutnya, dua nama teratas dipilih melalui mekanisme voting oleh 23 Gubernur atau Wakil Gubernur yang hadir dalam Munas APPSI. Anies Baswedan memperoleh hasil voting 13 suara, sementara Ridwan Kamil mendapatkan 9 suara, sementara satu suara lainnya abstain. Beliau merasa terhormat lantaran telah dipilih dan diberi amanah oleh para gubernur lainnya. Ketua Umum APPSI mengatakan, Karena ini dititipkan, saya insya Allah akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi yang banyak disampaikan adalah tentang bagaimana pembangunan di daerah itu lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan Pemerintah Pusat.
Pada periode yang baru ini, APPSI sudah menyusun beberapa program kerja, salah satunya adalah tentang variabel untuk menghitung alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan.
Satu yang paling diusulkan oleh sebagian besar terutama dari kawasan Indonesia timur adalah tentang variabel untuk menghitung alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan. Para gubernur yang daerahnya kepulauan mengeluhkan selama ini cara perhitungannya ukuran wilayah metode hitungnya disamakan dengan daratan. “Bagi kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit akhirnya kecepatan pembangunannya menjadi rendah,” ucapnya. Kemudian, APPSI periode 2019-2023 memasukkan penyusunan format baru tentang rumus variabel penghitungan alokasi pembangunan daerah untuk ditawarkan kepada pemerintah pusat itu sebagai salah satu program kerja.