Palangkaraya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis (3/12) pagi membuka secara resmi Rakernas APPSI (Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia) 2009, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Presiden berharap agar Rakernas APPSI ini benar-benar menjadi bagian dari penyuksesan program kerja 100 hari, sekalgus sebagai bagian implementasi dari hasil National Summit yang berlangsung di Jakarta bulan lalu.
Selain itu, SBY dalam sambutannya mengajak para gubernur agar dalam program 100 hari untuk menyukseskan 15 program prioritas, pertama pemberantasan mafia hukum. Kedua, revitalisasi industri pertahanan, ketiga penanggulangan terorisme, keempat pengembangan dan percepatan kelistrikan, kelima pengembangan ketahanan pangan, keenam revitalisasi industri pupuk dan gula, ketujuh pengaturan tata ruang dan penggunaan lahan. Kedelapan, infrastruktur, kesembilan meningkatkan UKM, kesepuluh investasi dan financing, kesebelas, perubahan iklim dan lingkungan, keduabelas, reformasi kesehatan, ketigabelas, sinkronisasi antara apa yang dihasilkan lembaga pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, keempatbelas, penanggulangan bencana, dan kelimabelas, sinergitas hubungan pusat dan daerah.
Sebelumnya Ketua APPSI Fauzi Bowo melaporkan,bahwa APPSI yang merupakan organisasi kerjasama dan dukungan pemerintahan, beranggota 33 gubernur. “Pada Rakernas kali ini hadir 25 gubernur, 6 wakil gubernur, dan 2 sekretaris daerah. APPSI selama ini menjadi forum bersama dan pembelajaran, berbagi informasi dan pengalaman, sehingga diharapkan terjadinya suatu langkah bersama,” ujar Fauzi bowo yang juga Gubernur DKI Jakarta. Fauzi Bowo juga menegaskan kembali dukungan APPSI bagi seluruh kebijakan Presiden. Komitmen kami juga mengamankan stabilitas di daerah masing-masing agar kondusif bagi pembangunan,” kata Fauzi.
Sementara itu, Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutannya menyebut, salah satu program 100 hari Depdagri yaitu fokus pada masalah perijinan, karena terkait dengan iklim investasi yang sehat, diantaranya melalui penyederhanaan sektor perizinan dalam satu atap termasuk pengurusan dokumen. “Sudah disepakati dengan departemen terkait, pengurusan dokumen dari sebelumnya sekitar 60 hari, turun menjadi 17 hari. Ini penting mengingat hasil penelitian Indonesia ranking 161 dari 183 negara soal perijinan,” ungkap Gamawan
Rakernas yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 2 s/d 4 Desember 2009 ini bertemakan Meningkatkan Peran Gubernur Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Daerah. Turut hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa , Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Menegpora Andi Mallarangeng, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Dirjen listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM Jacobus Purwono. (win)
